a
About Us.
diskan@natunakab.go.id

Tentang Kami

Beranda / Profile / Tentang Kami

Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 merupakan salah satu lembaga teknis memiliki kewenangan dan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan. Adapun Fungsinya adalah :

  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;
  2. Pemberian Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kelautan dan Perikanan;
  3. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dinas Perikanan Kabupaten Natuna mempunyai kewenangan sebagai berikut :

  1. Penetapan kebijakan dan pengelolaan Plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan sebagai berikut;
  2. Pemberian izin usaha dan pengawasan pembudidayaan, pembenihan, penangkapan dan pengangkutan ikan di darat dan perairan laut serta pembinaan terhadap penangkapan ikan;
  3. Penataan dan pengelolaan perairan di darat dan perairan laut;
  4. Penetapan kebijakan dan pengawasan ekploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan daerah Kabupaten;
  5. Pemberian izin dan pengawasan pemasangan rumpon di wilayah perairan kewenangan daerah Kabupaten;
  6. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
  7. Pembangunan dan pengelolaan pangkalan pendaratan ikan;
  8. Pembinaan pemukiman nelayan;
  9. Penetapan sertifikasi mutu dan sarana Perikanan;
  10. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan;
  11. Pemberian izin dan pengawasan terhadap pengelolaan hasil Perikanan;
  12. Pengelolaan dan pengawasan pesisir pantai, hutan bakau dan terumbu karang lingkup Kabupaten dan pulau-pulau kecil;
  13. Pemberian izin pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam dalam perairan laut wilayah lingkup kewenangan Kabupaten;
  14. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan;
  15. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang Kelautan dan Perikanan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
  16. Penyusunan Rencana Bidang Kelautan dan Perikanan;
  17. Pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan Sumberdaya Alam termasuk yang ada di wilayah laut di dalam 4 (empat) Mil;
  18. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan Internasional atas nama daerah di bidang Kelautan dan Perikanan;
  19. Perizinan bidang Kelautan dan Perikanan;
  20. Penyelenggaraan Ekspor Impor sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  21. Penyelengaraan riset dan teknologi bidang Kelautan dan Perikanan yang tidak berisiko tinggi;
  22. Penyelenggaraan sistem Kelautan dan Perikanan;
  23. Penyelenggaraan promosi Kelautan dan Perikanan;
  24. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh Peraturan Perundang-undangan;
  25. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang Kelautan dan Perikanan;
  26. Pengendalian, pengawasan dan pemberantasan terhadap Illegal Fishing.