NATUNA – Dinas Perikanan Kabupaten Natuna telah menyelenggarakan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2026 pada hari Jumat, 30 Oktober 2026. Bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Perikanan, kegiatan yang berlangsung dari pukul 08.30 hingga 11.00 WIB ini dihadiri oleh jajaran pejabat struktural dan staf terkait.
Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Dinas Perikanan, Dedy Damhudy, S.Pi., M.Si., yang mewakili Kepala Dinas Perikanan karena adanya agenda mendesak yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam pembukaannya, Dedy Damhudy menjelaskan bahwa rapat ini sempat dijadwalkan ulang dari awal Oktober akibat padatnya agenda pekerjaan yang bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Natuna. Fokus utama pertemuan ini adalah memastikan kesesuaian data capaian kinerja Triwulan III yang akan disampaikan kepada Bapperida dan Bagian Organisasi.
Dalam sesi evaluasi kinerja yang dipaparkan oleh Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, Ferina Jaya Hamzah, S.Pi., ditemukan beberapa perbedaan pencatatan data pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Indikator Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan yang awalnya dilaporkan ke Bapperida sebesar 31,38%, direvisi menjadi 31,17% setelah dilakukan verifikasi dan penyesuaian. Penyesuaian data juga perlu dilakukan pada indikator Persentase Ketersediaan Bahan Baku Ikan yang laporannya baru mencakup data hingga bulan Agustus 2026.
Selain membahas validasi data, rapat ini turut mengumumkan pencapaian positif Dinas Perikanan Natuna dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan III, di mana dinas tersebut berhasil meraih nilai 4,00 atau berada pada kategori penilaian tertinggi. Meski demikian, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Zuraida, S.Pi., mengimbau seluruh unit kerja untuk lebih aktif mengarahkan masyarakat agar berpartisipasi mengisi kuesioner demi meningkatkan jumlah keterwakilan responden.
Agenda penting lainnya yang dibahas adalah persiapan Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh UPTD Balai Benih Ikan. FKP ini merupakan sarana komunikasi dengan masyarakat sebagai tahap persiapan rencana penerapan pungutan retribusi atas penjualan benih ikan air tawar yang ditargetkan mulai berlaku pada tahun 2027.
Sebagai penutup, pimpinan rapat menegaskan agar setiap bidang dan unit kerja segera berkoordinasi dan menindaklanjuti seluruh kesepakatan. Seluruh proses tindak lanjut dari rapat evaluasi ini ditargetkan rampung pada bulan November 2026.