NATUNA – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Natuna mengambil langkah proaktif dalam penegakan aturan kepegawaian dengan menginisiasi acara In-House Training bertajuk Peningkatan dan Penegakan Disiplin Pegawai ASN pada hari Jumat, 6 November 2026. Dinas Perikanan Kabupaten Natuna turut mendukung dan memfasilitasi penuh jalannya kegiatan tersebut dengan menyediakan tempat di lingkungan kantor dinas serta mengikutsertakan jajarannya.
Acara ini menghadirkan Bapak Herlya Kuryakin, S.AP., yang menjabat sebagai Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Muda di BKPSDM Natuna sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, Herlya menekankan pentingnya pemahaman mendalam terkait aturan kepegawaian terbaru, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS serta Peraturan Bupati Natuna Nomor 48 Tahun 2025 yang mengatur disiplin bagi PPPK. Ia menjelaskan bahwa aturan kewajiban dan larangan bagi seorang ASN mengikat secara penuh, baik saat berada di dalam maupun di luar jam kerja dinas.
Herlya juga menyoroti peran krusial dari atasan langsung di masing-masing unit kerja. Ia menegaskan bahwa pelanggaran disiplin ASN bukanlah delik aduan. Artinya, setiap atasan yang mengetahui atau mendapat informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan bawahannya wajib segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan.
“Atasan langsung memegang tanggung jawab penuh. Jika atasan mengetahui dugaan pelanggaran bawahannya namun tidak memanggil, memeriksa, atau melaporkan, maka atasan tersebut juga akan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari sanksi yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melanggar,” tegas Herlya mengacu pada Pasal 28 PP 94/2021.
Melalui sinergi kegiatan yang diinisiasi BKPSDM dan difasilitasi oleh Dinas Perikanan ini, seluruh jajaran pegawai dan atasan struktural diharapkan dapat lebih memahami prosedur operasional standar (protap) terkait penanganan indisipliner, mulai dari tahapan pemanggilan tertulis, penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hingga klasifikasi pemberian sanksi ringan, sedang, dan berat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Natuna dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, disiplin, dan profesional.